Undang Undang Ketenagakerjaan 2013


loading...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 ...

dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan : menetapkan: undang-undang tentang ketenagakerjaan. bab i ketentuan umum

BPJS Ketenagakerjaan - Wikipedia bahasa Indonesia ...

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi ...

Ketentuan Pemagangan Agar Tak Menyalahi UU Ketenagakerjaan ...

Pemagangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Wikipedia bahasa ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 ...

Peraturan Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 37 ...

Dikelola oleh Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan Telp: (021) 5221618 - Fax: (021) 5265480

Beranda | Mahkamah Konstitusi RI

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

USU-IR Home

USU-IR is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they ...

Apakah Pekerja Bisa Meminta PHK Jika Terjadi Akuisisi ...

Mengenai bagaimana status pekerja setelah ada pengambilalihan perseroan, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ...

PortalHR.com - Prosedur Pemberian Surat Peringatan

Jawaban : Jawaban: Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Pasal 161 mengatur tentang Surat Peringatan 1 (SP1), SP2, dan SP3. SP1 biasanya diberikan bagi ...

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.


Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Ayat (2) “Tenaga Kerja adalah...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Konsep Dan Jenis Kegiatan Peternakan

...kualitasnya rendah. Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Hukum Undang-undang pokok kesehatan hewan adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan no.6/1997 dan PP no.15/1978 tentang produksi dan distribusi obat hewan serta berbagai instruksi Menteri Pertanian dan Dirjen Peternakan tentang pelayanan kesehatan hewan. Undang-undang karantina dan PP tentang perkarantinaan juga dimasukkan kedalam usaha pelayanan kesehatan hewan. Cara Beternak Khas di daerah Indonesia Setiap...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang...

Pekerja Asing di indonesia wajib berbahasa indonesia

...Bahasa di Jakarta, Selasa (2/11/2010). Menurut Mustakim ketentuan itu sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mewajibkan orang asing yang akan bekerja di Indonesia atau yang akan mengikuti studi di Indonesia atau yang akan menjadi warga negara Indonesia itu harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia. “Sekarang kan undang-undangnya sudah ada hanya menunggu Perpres. Perpres masih akan dibahas...

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari...

Pengertian Hukum Menurut Aristoteles

...Pengertian hukum menurut Aristoteles dan Definisi Hukum Menurut Aristoteles “Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.” “hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan...