Undang Undang Dasar 1945


loading...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan ...

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik ...

Perubahan Pertama UUD 1945, adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan ...

Undang-­undang (UU) Nomor 28 Tahun 200 - bi.go.id

undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk ...

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun ... - bi.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

UNDANG-UNDANG REPUBLI K I NDONESI A NOMOR 14 TAHUN 2008 ...

˘

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 ...

undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 ...

www.bpkp.go.id undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 - ortax.org

perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

Thomas Loker | Businessman | Management Consultant ...

Thomas W. Loker is a businessman, management consultant, author of three books, and accomplished photographer. He and his team can provide can provide expert advice ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

1 undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,


Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...sifat tertentu dari UUD Pembatasan kekuasaan untuk mencakup dua hal, yaitu isi kekuasaan dan waktu pelaksanaan pembatasan isi kekuasaan mengandung arti bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga Negara. Konstitusi dinegara kita adlah UUD 1945.UUD 1945 ialah hukum dasar yg tertulis Sebagai hukum dasar,UUD 1945 merupakan sumber hukum.Jadi,semua perundang undangan dan peraturan –peraturan harus bersumber pada UUd 1945...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Maka dari berbagai definisi dari para ahli dan berbagai perspektif (sudut pandang) maka dapat kita simpulkan pengertian pajak sebagai berikut : Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Tidak...

Sistem Konstitusi Di Indonesia

...Sistem Konstitusi Di Indonesia – Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Konstitusi Di Indonesia Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam system pemerintahan Negara sebagai berikut: Indonesia ialah Negara berdasar atas...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Begitu juga Negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, didalamnya disebutkan tujuan pembangunan nasionalnya. Modernisasi merupakan teori yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam program pembangunanya. Modernisasi merupakan model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring dengan keberhasilan perang...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Ayat (2) “Tenaga Kerja adalah...

Fungsi perubahan konstitusi

...banyak mendelegasikan pengaturan selanjutnya kepada undang-undang dan ketetapan lainnya. Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara. Perubahan UUd 1945 diharapkan dapat menjadikan UUD 1945 semakin baik, agar kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 dapat diperbaiki. Hal –hal dalam UUD 1945 yang telah mengalami perubahan atau perbaikan diantaranya sebagai berikut : Pembatasan...

Pengertian UNESCO

...PBB Millenium Development Goals tetapi fokus pada pencapaian tujuan secara signifikan mengurangi kemiskinan di negara berkembang pada tahun 2015, mengembangkan sebuah program untuk pendidikan dasar universal di semua negara pada tahun 2015, menghilangkan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris,...

Konsep Dan Jenis Kegiatan Peternakan

...kualitasnya rendah. Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Hukum Undang-undang pokok kesehatan hewan adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan no.6/1997 dan PP no.15/1978 tentang produksi dan distribusi obat hewan serta berbagai instruksi Menteri Pertanian dan Dirjen Peternakan tentang pelayanan kesehatan hewan. Undang-undang karantina dan PP tentang perkarantinaan juga dimasukkan kedalam usaha pelayanan kesehatan hewan. Cara Beternak Khas di daerah Indonesia Setiap...