Makalah Undang Undang Hak Cipta Merek Dagang


Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - BERANDA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Kantor ...

Hukum siber - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Hukum Siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of ...

Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Pidana « Contoh ...

Contoh Skripsi Hukum Pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang ...

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perjanjian « Contoh ...

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau ...

Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP Tidak ...

Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

iceFilms.info - Globolister

Vote for iceFilms.info on globolister:

Bank Indonesia Official Web Site - Bank Sentral Republik ...

"Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang ...


Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...ternyata tidak ada. 10. Kadaluarsa atau lewat waktu, adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu tuntutan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat syarat yang ditentukan oleh undangundang. Jangka waktu tersebut biasanya 30 tahun. Lewat waktu ada 2 jenis, yaitu : lewat waktu untuk memperoleh hak dan lewat waktu untuk dibebaskan suatu tuntutan...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh para tokoh pencipta mampu merubah...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Pengertian Pranata Ekonomi

...bagi kelangsungan hidup manusia. Unsur unsur Pranata Ekonomi Pola perilaku: efisiensi, penghematan, professional dan mencari keuntungan Budaya simbolis: merek dagang,hak paten,slogan dan lagu komersial Budaya manfaat: toko, pabrik, pasar, blanko dan formulir Kode spesialisasi: kontrak,lisensi, hak, monopoli, dan akte perusahaan Idiologi: liberalisme, tanggung jawab, managerial, kebebasan berusaha dan hak buruh. Secara Singkat Pranata Ekonomi memiliki pengertian : Pranata ekonomi...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Pentingnya konstitusi dalam...

Pengertian UNESCO

...dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. 1.2. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PKn dan juga untuk memahami, mengetahui dan menambah wawasan tentang organisasi PBB khususnya UNESCO. 1.3. Permasalahan 1.3.1. Bagaimanakah sejarah lahirnya UNESCO ? 1.3.2. Bagaimanakah peran dan fungsi...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang...

Konsep Dan Jenis Kegiatan Peternakan

...kualitasnya rendah. Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Hukum Undang-undang pokok kesehatan hewan adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan no.6/1997 dan PP no.15/1978 tentang produksi dan distribusi obat hewan serta berbagai instruksi Menteri Pertanian dan Dirjen Peternakan tentang pelayanan kesehatan hewan. Undang-undang karantina dan PP tentang perkarantinaan juga dimasukkan kedalam usaha pelayanan kesehatan hewan. Cara Beternak Khas di daerah Indonesia Setiap...