Kasus Kode Etik Pasal 12


Kode Etik Advokat - peradi.or.id

kode etik advokat komite kerja advokat indonesia kode etik advokat indonesia. ikatan advokat indonesia (ikadin) asosiasi advokat indonesia (aai) ikatan penasehat ...

Peluang Usaha | Peluang Bisnis Terbaik | Jual Bibit Unggul ...

KODE ETIK MEMBER TOPS PT. GLOBAL MEDIA NUSANTARA (Update 5 Oktober 2016) Kode Etik dan Peraturan MEMBER TOPS ini adalah prinsip-prinsip yang berisi hak, tugas ...

Nadine Diperiksa, Polisi Dapatkan Titik Terang Kasus Aa ...

Tak menutup kemungkinan kalau akan muncul sosok tersangka baru di kasus ini. Namun hal tersebut masih terlalu dini untuk disimpulkan sebab pihak kepolisan masih akan ...

Apa yang Seharusnya Anda Lakukan Bila Anda Berurusan ...

Apa yang Seharusnya Anda Lakukan Bila Anda Berurusan dengan Hukum & Terbentur Penyimpangan Perilaku Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Hakim, Advokat)

Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman - hukumonline.com

Pasal 368 ayat (1) KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ...

Tempo.co | Portal Berita Terbaru Indonesia dan Dunia Hari Ini

Berita dan info terbaru tentang kasus politik hukum kriminal bisnis sepak bola olahraga gaya hidup selebritas dan berita foto video di Indonesia dan Dunia

SSP PPN Jasa Luar Negeri - your center of excellence in ...

Yth. Rekan2 ortax, Mohon bantuannya... Perusahaan kami ada transaksi pemanfaatan Jasa dari Luar Negeri. Bagaimana cara pengisian SSP untuk peyetoran PPN Jasa Luar ...

PPh final dan bphtb atas PPJB (Perjanjian Perikatan Jual ...

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2 ...

UU Ketenagakerjaan Baru - hukumonline.com

rancangan undang-undang republik indonesia. nomor & . tahun & .. tentang. ketenagakerjaan . dengan rahmat tuhan yang maha esa . presiden republik indonesia,

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Wikipedia ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam ...


Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya

...Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya – berikut ini adalah contoh Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya PERNYATAAN SIKAP BERSAMA Tentang “Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM” Mencermati kondisi dan perkembangan sosial-politik Indonesia saat ini, tentunya kekerasan dan pelanggaran HAM masih sangat mendominasi sebagai suatu agenda nasional yang harus diselesaikan dengan segera. Langkah yang...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...pihak yang mengikatkan diri dalam suatu Kontrak untuk menentukan isi kontrak, bentuk kontrak, dan apa pun yang diatur dalam kontrak. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa pada pokoknya perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun demikian, kebebasan yang di peroleh para pihak masih ada batasannya, yaitu Undang-undang, Ketertiban umum, dan...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...akademik maupun non- akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Anak usia tujuh sampai lima belas tahun seharusnya mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...terhadap pemerintahan Marcos. Formal amandement, Secara formal – sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini didalam konstitusi kita diatur dalam pasal tentang perubahan yaitu pasal 37. Judicial interpretation, Perubahan dilakukan oleh hukum, dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA. Sebagai contoh; dengan menafsirkan pasal II Tap MPR No. VII/ MPR/2000 tentang Kewenangan...

Artikel Globalisasi Teknologi

...kebijakan global itu tidak bisa dilakukan di tingkat lokal. Situasi menang-menang yang ingin dicapai berubah menjadi situasi kalah-menang yang tak terhindarkan bagi pelaku ekonomi lokal. Kasus fenomenal seperti yang tak kunjung usai, penjualan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah baru-baru ini, atau kasus lain yang nyaris tidak terliput secara luas seperti hilangnya jutaan plasma nuftah di hutan dan Papua Barat,...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...atau sedikitnya jumlah pasal yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak praktek di banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul berbagai lembaga-lembaga negara yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yang tidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang telahtermuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Ayat (2) “Tenaga Kerja adalah...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap serta terlalu...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat...