Download Undang Undang Pelayanan Publik


loading...

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

presiden repue3ili4. indotuesifi undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Beranda; Tentang Kami. Nawacita; Tugas & Fungsi; Rencana Strategis 2015-2019; Reformasi Birokrasi; Profil. Profil Presiden; Profil Wakil Presiden; Profil Mensesneg

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 1. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. UMUM 1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIMBANGAN ...

undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa

Buku Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya ...

Buku Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini berisi Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan format terbaru dan naskah UndangUndang PPh ...

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

1: Undang-Undang: 419 Tahun 1949: Ordonansi Obat Keras : 2: Undang-Undang: 1 Tahun 1962: Karantina Laut: 3: Undang-Undang: 2 Tahun 1962: Karantina Udara: 4: Peraturan ...

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ...

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 ...

Visa Tinggal Terbatas - imigrasi.go.id

Paspor Biasa; Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI ; Rekomendasi Visa Bekerja dan Berlibur; Visa Kunjungan; Bebas Visa Kunjungan; Visa Tinggal Terbatas

UU Ketenagakerjaan Baru - hukumonline.com

rancangan undang-undang republik indonesia. nomor & . tahun & .. tentang. ketenagakerjaan . dengan rahmat tuhan yang maha esa . presiden republik indonesia,

Amnesti Pajak | Direktorat Jenderal Pajak

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi ...


Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah beberapa Kesimpulan dari Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli Tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (public service) agar terwujud kesejahteraan bagi rakyat (public welfare). Menurut Tampubolon (2001:139-141) pelayanan berarti, “Orang yang melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain… karena itu,...

Artikel Pelayanan Prima

...Artikel Pelayanan Prima dan Konsep Pelayanan Prima 1. Pengertian Pelayanan Prima Pada hakikatnya, pengertian pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Definisi Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa...

Konsep Dan Jenis Kegiatan Peternakan

...kualitasnya rendah. Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Hukum Undang-undang pokok kesehatan hewan adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan no.6/1997 dan PP no.15/1978 tentang produksi dan distribusi obat hewan serta berbagai instruksi Menteri Pertanian dan Dirjen Peternakan tentang pelayanan kesehatan hewan. Undang-undang karantina dan PP tentang perkarantinaan juga dimasukkan kedalam usaha pelayanan kesehatan hewan. Cara Beternak Khas di daerah Indonesia Setiap...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat...

Aktivitas Kantor

...keuangan, komunikasi, tata usaha dan humas. b)Perantara Kantor bertindak sebagai pusat pelayanan yang menghubungkan antarbagian dalam organisasi. c) Koordinator Mengawasi dan mengkoordinasi seluruh kegiatan organisasi. d)Penghubung dengan publik Mengadakan hubungan dengan pihak luar organisasi dan memberikan dukungan terhadap organisasi. Perbekalan/Peralatan Kantor Pengantar Suatu kantor dalam melakukan aktifitasnya tidak lepas dari perbekalan yang ada sehingga akan menghasilkan produk-produk kantor yang...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang...