Download Undang Undang Pelayanan Publik


loading...

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

1: Undang-Undang: 419 Tahun 1949: Ordonansi Obat Keras : 2: Undang-Undang: 1 Tahun 1962: Karantina Laut: 3: Undang-Undang: 2 Tahun 1962: Karantina Udara: 4: Peraturan ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 ...

1 undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha ... - bi.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

UU Ketenagakerjaan Baru - hukumonline.com

Diwarnai bentrokan buruh dan polisi, DPR mengesahkan RUU Ketenagakerjaan (dulu bernama RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan) menjadi Undang-Undang (26/02).

Pembelian lisensi microsoft Office, apakah obyek pph 23 ...

your center of excellence in taxation, Ortax, pajak, peraturan, treaty, kurs, berita, tax learning

Direktorat Jenderal Pajak

Menyongsong tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018 mengemban amanah target penerimaan pajak sebesar Rp1.618,1 ...

Website Kopertis Wilayah IV – Informasi Pendidikan Tinggi ...

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Kopertis Wilayah IV. Read more

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Prinsip pelayanan kesehatan adalah penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik di tingkat dasar dan rujukan. Karenanya Kemenkes lakukan pemenuhan sarana ...

Kontak BI - Bank Sentral Republik Indonesia

To navigate through the Ribbon, use standard browser navigation keys. To skip between groups, use Ctrl+LEFT or Ctrl+RIGHT. To jump to the first Ribbon tab use Ctrl+[.


Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah beberapa Kesimpulan dari Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli Tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (public service) agar terwujud kesejahteraan bagi rakyat (public welfare). Menurut Tampubolon (2001:139-141) pelayanan berarti, “Orang yang melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain… karena itu,...

Artikel Pelayanan Prima

...Artikel Pelayanan Prima dan Konsep Pelayanan Prima 1. Pengertian Pelayanan Prima Pada hakikatnya, pengertian pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Definisi Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa...

Konsep Dan Jenis Kegiatan Peternakan

...kualitasnya rendah. Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Hukum Undang-undang pokok kesehatan hewan adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan no.6/1997 dan PP no.15/1978 tentang produksi dan distribusi obat hewan serta berbagai instruksi Menteri Pertanian dan Dirjen Peternakan tentang pelayanan kesehatan hewan. Undang-undang karantina dan PP tentang perkarantinaan juga dimasukkan kedalam usaha pelayanan kesehatan hewan. Cara Beternak Khas di daerah Indonesia Setiap...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat...

Aktivitas Kantor

...keuangan, komunikasi, tata usaha dan humas. b)Perantara Kantor bertindak sebagai pusat pelayanan yang menghubungkan antarbagian dalam organisasi. c) Koordinator Mengawasi dan mengkoordinasi seluruh kegiatan organisasi. d)Penghubung dengan publik Mengadakan hubungan dengan pihak luar organisasi dan memberikan dukungan terhadap organisasi. Perbekalan/Peralatan Kantor Pengantar Suatu kantor dalam melakukan aktifitasnya tidak lepas dari perbekalan yang ada sehingga akan menghasilkan produk-produk kantor yang...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang...