Dasar Hukum Kedaulatan Indonesia


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan ...

RPP PKN Kurikulum 2013 kelas x - slideshare.net

RPP PKN Kurikulum 2013 kelas x 1. A. Hasil Analisis Kompetensi 1. Hasil Linierisasi Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar (KI 3) Kompetensi Dasar ...

Laut teritorial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Laut teritorial atau perairan teritorial (bahasa Inggris: Territorial sea) adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan ...

Daya Mengikat Hukum Internasional - NegaraHukum.com

Apabila eksistensi hukum internasional tidak perlu diragukan lagi, muncul persoalan selanjutnya, yakni, tentang daya mengikat dan hukum internasional itu sendiri.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ...

1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

PP no 40 1958 Tentang Bendera ... - hukum.unsrat.ac.id

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan republik indonesia presiden republik indonesia, menimbang :

Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Buku Guru - slideshare.net

Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Buku Guru 1. Hak Cipta © 2015 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang MILIK ...

Habib Rizieq Syihab

seruan habib rizieq . اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ العَا لَمِيْنَ tragedi 121 bandung berdarah sedang diproses mabes polri dan...

SINDOnews | Berita Nasional

Berita Nasional Terkini menyajikan informasi seputar Politik, Hukum, Hankam, Pendidikan, Sosial, dan Budaya

Organisasi - Bank Sentral Republik Indonesia

Nasionalisasi DJB dilanjutkan dengan pengubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Pada 1 Juli 1953, Undang-Undang Pokok ...


Pengertian hukum menurut para ahli

...diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut: a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...yang dilakukan untuk orang atas dasar kesukarelaan, dan kerja seseorang pengurus atau wakil suatu organisasi/perkumpulan. Perlu diingat bahwa ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempit, terbatas, dan sederhana. Kenyataannya dalam praktik sangat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, ada benarnya jika hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah)...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas teritorial...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia 1. Pengertian dan Pentingnya Konstitusi Pengertian Konstitusi merupakan jaminan yg...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, memiliki fungsi yang luarbiasa dalam mengembangkan kepribadian bangsa. Fungsi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia senantiasa berkepribadian, berperilaku, dan berbudi bahasa khas Indonesia. Pengalaman berbahasa yang amat berharga dalam pengembangan kepribadian ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penegasan ini menunjukkan kedudukan dan...

Pekerja Asing di indonesia wajib berbahasa indonesia

...asing,” ujarnya. Meski demikian, menurut Mustakim persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik harus dimiliki bagi pekerja asing yang akan bekerja, seperti menjadi wartawan ataupun dokter. “Untuk yang menjadi WNI mungkin syaratnya tidak terlalu berat, punya kemampuan untuk tingkat dasar saja untuk keperluan sehari-hari,” tandasnya. “Sekarang ini sudah ada ratusan orang asing yang telah mengikuti Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia,” pungkasnya....

Pengertian Hukum Pidana

...serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.” Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Menetukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat 6. Hukum dalam arti petugas 7. Hukum...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa...