Berita Berita Tentang Asas Asas Hukum Internasional


Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik - Negara Hukum

Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas ...

Tentang Asas Praduga Tak Bersalah - hukumonline.com

Dalam artikel Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa asas ...

Kompas.com - Rayakan Perbedaan

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya

Sejarah Hukum Perikanan - NegaraHukum.com

Sejak diratifikasinya United Nation Conventio On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan milenesto perjuangan Negara RI ...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Baca Juga Artikel Lainnya : » Permenristekdikti tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara » Permenristedikti tentang Kelas ...

Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa - hukumonline.com

Secara umum, asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat bergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Namun menurut Hazairin, hal itu bukan suatu hal ...

Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH ...

permenpan no 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah 1. menteripendayagunaan aparatur negaradan reformasi ...

Peraturan perundang-undangan Indonesia - Wikipedia bahasa ...

UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Naskah resmi UUD 1945 adalah: Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan ...

UU No.12 Thn 2006 - Kewarganegeraan RI - hukum.unsrat.ac.id

undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia. dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2012TENTANGPERKOPERASIANDENGAN RAHMAT TUHAN ...


Pengertian hukum menurut para ahli

...diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. 7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan. 8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Ayat (2) “Tenaga Kerja adalah...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...negara). Pengertian Hukum Menurut Para Immanuel Kant “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan...

Contoh Asas Kebangsaan

...Contoh Asas Kebangsaan – Berikut ini adalah beberapa Pengertian Asas Kebangsaan dan juga mengenai Contoh Asas Kebangsaan Pengertian Asas Kebangsaan adalah asas ini didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan Ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat 6. Hukum dalam arti petugas 7. Hukum...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan Hukum Pasar Modal Hukum Bisnis bidang jasa IPAR HAKI CPM...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa...

Pengertian UNESCO

...dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. 1.2. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PKn dan juga untuk memahami, mengetahui dan menambah wawasan tentang organisasi PBB khususnya UNESCO. 1.3. Permasalahan 1.3.1. Bagaimanakah sejarah lahirnya UNESCO ? 1.3.2. Bagaimanakah peran dan fungsi...