Berita Berita Tentang Asas Asas Hukum Internasional


loading...

Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah - Negara Hukum

damang s.h., m.h. alumni pps hukum universitas muslim indonesia makassar, penulis buku diantaranya: asas dan dasar-dasar ilmu hukum terbitan genta publishing (2017 ...

hukumonline.com

Situs terpercaya untuk berita, informasi dan database hukum di Indonesia.

Pengertian Kewenangan - Negara Hukum

damang s.h., m.h. alumni pps hukum universitas muslim indonesia makassar, penulis buku diantaranya: asas dan dasar-dasar ilmu hukum terbitan genta publishing (2017 ...

Artikel Hukum: TUGAS BENTUK HUKUM ADAT BALI

1.Bentuk Hukum Adat di Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujud yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berisi perintah, kebolehan dan larangan yang ...

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Pidana – Contoh ...

Contoh Skripsi Hukum Pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang ...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang No. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara. Naskah Akademik RUU-nya atau Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ...

Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional ...

Penjelasan Umum UU Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum ...

Dasar Hukum Asuransi Indonesia - Akademi Asuransi

Saya ingin bertanya apakah sebuah perjanjian asuransi kesehatan (company) secara hukum sudah dinyatakan berjalan/tidak apabila: - Polis yang mengatur benefit dan ...

Sekolah / Brevet Pajak | Ortax - your center of excellence ...

your center of excellence in taxation, Ortax, pajak, peraturan, treaty, kurs, berita, tax learning

Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang ...

Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Adapun materi utama yang diatur dalam PBI ini adalah mengenai ...


Pengertian hukum menurut para ahli

...diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. 7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan. 8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Ayat (2) “Tenaga Kerja adalah...

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...negara). Pengertian Hukum Menurut Para Immanuel Kant “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan...

Contoh Asas Kebangsaan

...Contoh Asas Kebangsaan – Berikut ini adalah beberapa Pengertian Asas Kebangsaan dan juga mengenai Contoh Asas Kebangsaan Pengertian Asas Kebangsaan adalah asas ini didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan Ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat 6. Hukum dalam arti petugas 7. Hukum...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan Hukum Pasar Modal Hukum Bisnis bidang jasa IPAR HAKI CPM...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa...

Pengertian UNESCO

...dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. 1.2. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PKn dan juga untuk memahami, mengetahui dan menambah wawasan tentang organisasi PBB khususnya UNESCO. 1.3. Permasalahan 1.3.1. Bagaimanakah sejarah lahirnya UNESCO ? 1.3.2. Bagaimanakah peran dan fungsi...