Asas Efisiensi


loading...

Pendapatan Asli Daerah - Negara Hukum

damang s.h., m.h. alumni pps hukum universitas muslim indonesia makassar, penulis buku diantaranya: asas dan dasar-dasar ilmu hukum terbitan genta publishing (2017 ...

BPJS Kesehatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk ...

Pasal 31 E UU PPh : Menguntungkan atau Bumerang ? | Ortax ...

Salah satu alternatif untuk mengupayakan keadilan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dapat dilakukan secara umum dan merata ke seluruh Wajib Pajak. Adam Smith ...

Sistem Pembayaran di Indonesia - Bank Sentral Republik ...

Pada 11 April 1965 Presiden Soekarno di hadapan Sidang umum MPRSIII menyatakan struktur perbankan Indonesia secara bertahap akan diarahkan kepada sistem Bank Tunggal.

Dasar Hukum Asuransi Indonesia - Akademi Asuransi

Saya ingin bertanya apakah sebuah perjanjian asuransi kesehatan (company) secara hukum sudah dinyatakan berjalan/tidak apabila: - Polis yang mengatur benefit dan ...

Pemerintahan daerah di Indonesia - Wikipedia bahasa ...

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ...

TAKLIMAT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN AM - PowerShow

TAKLIMAT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN AM – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 260c88-ZjNhM

Institut Penilaian Negara - inspen.gov.my

Valuation Officers of Grade W41 and above in the Valuation and Property Services Department; Officers of Grade 41 and above in government departments/agencies and ...

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD ...

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi ...

Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang ...

Pengertian Otonomi Daerah - Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk ...


Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...merupakan salah satu sumber dari perikatan. B. Asas-asas dalam Kontrak Bisnis Asas dimaknai sebagai hal-hal mendasar yang menjadi latar belakang lahirnya suatu norma atau aturan atau kaidah. Sebelum membuat suatu aturan biasanya ditentukan dahulu asasnya yang biasanya lebih bersifah filosofis. Asas-asas dalam kontrak bisnis di antaranya. 1. Asas Kebebasan Berkontrak: Asas ini dimaknai dengan adanya keleluasaan atau kebebasan bagi...

Contoh Asas Kebangsaan

...Contoh Asas Kebangsaan – Berikut ini adalah beberapa Pengertian Asas Kebangsaan dan juga mengenai Contoh Asas Kebangsaan Pengertian Asas Kebangsaan adalah asas ini didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan Ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap...

Asas ASEAN

...ASAS ASAS ASEAN – Berikut ini adalah Asas ASEAN, prinsip ASEAN dan Tujuan ASEAN ASAS ASAS ASEAN Setiap anggota ASEAN memikul tanggung jawab utama untuk memperkokoh stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. setiap anggota ASEAN menjamin perdamaian dan kemajuan perekonomian nasional setiap anggota. setiap anggota ASEAN menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan pihak luar dalam...

Maklumat Asas Pertanian Padi Dalam Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Maklumat Asas Pertanian Padi Dalam Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia PENANAMAN PADI DI MALAYSIA – Pokok padi tergolong di dalam keluarga Gramineae. Terdapat 19 spesies padi, cuma dua spesies sahaja iaitu Oryza glaberima stend dan Oryza sativa L. yang ditanam dengan meluas. Oryza glaberima ditanam di Afrika dan Oryza sativa L. pula terdapat khasnya di Asia, Australia dan Amerika....

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...mendunia melalui media cetak dan elektronik. khususnya,globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia.Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi.Globalisasi terjadi karena faktor- faktor nilai budaya luar,seperti: selalu meningkatkan pengetahuan patuh hukum kemandirian keterbukaan rasionalisasi etos kerja kemampuan memprediksi efisiensi dan produktivitas keberanian bersaing dan manajemen resiko Globalisasi terjadi melalui...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat...

Pengertian Dunia Kerja

...usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer kemasyarakatan, kerumah tanggaan, dan seni budaya. Dalam era globalisasi seluruh dunia kerja dan industeri berusaha meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. Adanya peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan re-engineering dan re-strukturing dalam rangka mempersingkat proses produksi. Kebangkitan ekonomi setelah krisis moneter telah menumbuhkan berbagai usaha di semua sektor. Seluruh perusahaan...

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja

...Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja Keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat....

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Maka dari berbagai definisi dari para ahli dan berbagai perspektif (sudut pandang) maka dapat kita simpulkan pengertian pajak sebagai berikut : Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Tidak...

Teori Efektivitas Menurut Para Ahli

...efektif. Teori Efektivitas Menurut Ndraha (2005:163) adalah efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan”. Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, Ndraha (2005:163) mengemukakan : Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu...